phone --

email info@sman13medan.sch.id

Berita Terkini:

  • Jadwal Daftar Ulang Peserta Didik Baru Tp. 2021/ 2022 – read more
  • Tata Cara Daftar Ulang Peserta Didik Baru TP. 2021/ 2022 – read more
  • Guru SMAN 13 Medan Mendapat Vaksinasi Covid-19 – read more
  • Peringat Hari Pendidikan Nasional 2021 – read more
  • SISWA LULUS SNMPTN 2021 – read more
  • Jadwal dan Persyaratan SNMTPN 2021 – read more
  • Tata Cara Vote Online Pemilihan Ketua OSIS 2021 – read more
  • Profil Calon Sekretaris dan Bendahara OSIS 2021 – read more
  • Profil Calon Ketua OSIS 2021 – read more
  • SMAN 13 Medan Raih Medali Emas Kejuaraan POOMSAE TAEKWONDO CHAMPIOSHIP SE-SUMUT – read more
  • Bank Sumut Cabang Simpang Kwala Berikan Tempat Pencuci Tangan Untuk SMAN 13 Medan – read more
  • SMAN 13 Medan Tandatangani Komitmen Gerak Maju Pendidikan Sumatera Utara – read more
  • Lihat Semua Berita – all

Fokus Kemajuan Pendidikan Sumatera Utara

A. Kompetensi Manajemen SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri

Kompetensi manajemen sekolah adalah tingkat pengetahuan, keterampilan dan integritas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium, Perpustakaan, dan Ruang Praktik/Workshop, Wali Kelas dan Tata Usaha yang mampu menjamin :

  1. Kebersihan, keteraturan, ketertiban, keasrian, keindahan, keamanan dan kenyamanan termasuk kehijauan sekolah dan lingkungannya;
  2. Kelancaran, kehangatan, kesahajaan, efektivitas dan objektivitas komunikasi internal sekolah;
  3. Kualitas dan kuantitas kegiatan belajar-mengajar;
  4. Kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan kepastian administrasi sekolah;
  5. Keharmonisan sekolah dengan lingkungan sekitar;
  6. Kepatutan, tertib dan disiplin pengelolaan keuangan sekolah;
  7. Kepatutan, tertib dan disiplin pengelolaan barang/aset sekolah;
  8. Kelancaran dan keberlanjutan pengembangan kompetensi guru dan tenaga non kependidikan termasuk kenaikan pangkat; dan
  9. Penerapan standar kompetensi guru dan tenaga non kependidikan. 


B. Kompetensi Guru

Kompetensi guru adalah tingkat pengetahuan, keterampilan dan integritas setiap guru PNS dan guru Non PNS yang mampu menjamin:

  1. Harkat, martabat, kehormatan dan kemuliaan  profesi guru;
  2. Perhatian, keterpanggilan dan kepedulian guru terhadap peningkatan kompetensi peserta didik;
  3. Tanggung jawab guru terhadap kuantitas dan kualitas kegiatan belajar-mengajar;
  4. Tanggung jawab, kemauan dan kemampuan guru untuk meningkatkan kompetensi diri secara mandiri;
  5. Tanggung jawab, kemauan dan kemampuan guru untuk mengurus dokumen persyaratan kenaikan pangkat;
  6. Integritas guru dalam mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
  7. Integritas guru dalam melakukan penilaian dan memberikan nilai;
  8. Perhatian, keterpanggilan dan kepedulian guru dalam menerapkan standar pendidikan; dan
  9. Integritas guru dalam memberikan keteladanan.


C. Kompetensi Peserta Didik

Kompetensi peserta didik adalah tingkat pengetahuan, keterampilan dan integritas setiap peserta didik yang meliputi:

  1. Semangat, kemauan dan kemampuan mengikuti kegiatan belajar-mengajar;
  2. Semangat, kemauan dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekolah;
  3. Semangat, kemauan dan kemampuan memahami materi pelajaran;
  4. Semangat, kemauan dan kemampuan mengikuti ujian;
  5. Semangat, kemauan dan kemampuan menyelesaikan masa studi;
  6. Semangat, kemauan dan kemampuan menghormati tenaga pendidik dan tenaga non pendidik di sekolah;
  7. Semangat, kemauan dan kemampuan untuk memperoleh nilai terbaik; dan
  8. Kesadaran menerima hasil/prestasi yang dicapai/diraih.


D. Integritas Jajaran Dinas Pendidikan

Integritas jajaran Dinas Pendidikan adalah komitmen dan konsistensi setiap jajaran Dinas Pendidikan untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan moralitas terhormat serta mulia untuk menjamin tidak melakukan:
1. Tindakan tercela dalam tugas kedinasan;
2. Pelanggaran norma susila dalam tugas kedinasan; 
3. Pelanggaran norma sosial dalam tugas kedinasan; 
4. Pelanggaran hukum dalam tugas kedinasan; 
5. Kesalahan administrasi dalam tugas kedinasan; 
6. Pelanggaran prosedur dalam tugas kedinasan; dan
7. Kekeliruan fakta dalam tugas kedinasan.


E. Disiplin dan Tertib Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana BOS

Tertib pengelolaan keuangan sekolah maksudnya setiap penganggaran, penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyimpanan, pengeluaran/pembayaran, pendokumen, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana BOS, BOP dan orang tua peserta didik dapat dipertanggungjawabkan secara:
1. Hukum; 
2. Jumlah; 
3. Kualitas; 
4. Fisik; 
5. Prosedur; dan 
6. Administrasi.


F. Penerimaan Peserta Didik Baru

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru setiap tahun ajaran di seluruh SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri dilakukan: 

1. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
2. Sesuai standar/daya tampung sekolah; 
3. Secara obyektif; 
4. Terhindar dari rekayasa; 
5. Tidak ada suap dan/atau pungutan liar; dan
6. Terbuka secara umum.


G. Mutasi Peserta Didik

Mutasi peserta didik antar SMA Negeri,  antar SMK Negeri, antar SLB Negeri, atau dari MA Negeri/Swasta ke SMA Negeri  atau sebaliknya  dilaksanakan: 
1. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
2. Sesuai daya tampung sekolah; 
3. Terhindar dari suap atau pungutan liar; 
4. Tidak ada rekayasa; dan
5. Sesuai kompetensi peserta didik.


H. Pemerataan Penugasan Guru

Sekolah merupakan lembaga inti pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan guru menjadi bagian utama penentu kemajuan pendidikan menengah dan khusus. Untuk bisa memastikan SMK dan SMA berfungsi sebagai inti pendidikan menengah dan khusus dan guru sebagai bagian penentu utama kemajuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus harus bisa dipastikan bahwa penugasan guru sesuai dengan formasi kebutuhan nyata masing-masing SMK Negeri dan SMA Negeri serta SLB Negeri. Untuk itu penataan penugasan guru SMKN, SMAN dan SLBN mutlak dilakukan secara proporsional. Pemerataan guru akan dilakukan untuk:

  1. Meniadakan kelebihan guru pada SMKN, SMAN dan SLBN tertentu;
  2. Meniadakan (Meminimalisasi) atau paling tidak mengurangi kuantitas kekurangan guru pada SMKN, SMAN dsn SLBN tertentu;
  3. Mengurangi (Meminimalisasi) atau meminimalkan kesenjangan penugasan guru antara perkotaan dengan pedesaan; 
  4. Meneguhkan penugasan guru sebagai profesi mulia dengan tingkat kepedulian dan keterpanggilan perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peserta didik; dan
  5. Mewujudkan penugasan guru sesuai kebutuhan dan ketentuan, bukan sesuai kepentingan dan keinginan.


I. Ketertiban, Keteraturan, Keamanan, Kebersihan, Keindahan, Keasrian, Kehijauan dan Kenyamanan Sekolah 

Manajemen sekolah dipimpin Kepala Sekolah harus mampu mewujudkan ketertiban, keteraturan, keamanan, kebersihan, keindahan, keasrian, kehijauan dan kenyamanan sekolah sebagai berikut: 

  1. Meliputi  halaman, ruang belajar, ruang guru, perpustakaan, ruang laboratorium, ruang praktik, ruang workshop, kantor Kepala Sekolah, ruang BP, ruang UKS/P3K, ruang Wakil.Kepala Sekolah, selasar, kamar mandi, selokan/saluran air, ruang rapat, Aula/Auditorium dan lain-lain bagian setiap SMKN, SMAN dan SLBN; 
  2. Dilakukan oleh seluruh komponen sekolah yakni Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru BP, Wali Kelas, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Kepala Jurusan, Guru Piket, Seluruh Guru, Tata Usaha, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Tenaga Nonguru, Peserta Didik, Komite Sekolah dan pihak lain yang terkait atau sedang beraktivitas dalam lingkungan SMKN, SMAN dan SLBN; 
  3. Dilakukan setiap saat dan terus-menerus tidak hanya dalam waktu tertentu tetapi sepanjang waktu; 
  4. Dimonitor dan dievaluasi setiap hari guna menjaga konsistensi dan kemajuan; dan
  5. Bagian dari penilaian kinerja utama manajerial Kepala Sekolah.

J. Penetapan Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat Guru dan Non Guru

Kenaikan pangkat guru sebagai profesi dilakukan: 

  1. Berdasarkan capaian angka kredit sesuai kinerja pelaksanaan tugas guru; 
  2. Secara obyektif/apa adanya; 
  3. Bersih dari suap dan pungutan liar; 
  4. Persyaratan (Pemberkasan) penetapan angka kredit dilakukan sendiri oleh guru yang bersangkutan misalnya penulisan paper ilmiah; dan
  5. Tepat waktu tidak lambat dan tidak berbelit-belit.


K. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa sekolah dilakukan:

  1. Sesuai prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa sekolah misalnya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan; 
  2. Tidak ada fiktif;
  3. Tidak ada mark up harga; 
  4. Tidak ada meansrea;
  5. Tidak ada suap;
  6. Tidak ada pungutan liar; 
  7. Tidak ada komisi; 
  8. Tidak ada kick back; 
  9. Tidak gratifikasi;
  10. Sesuai kebutuhan nyata; dan 
  11. Tidak ada afiliasi/konflik kepentingan.


L. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru dilakukan: 

1. Sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan profesi guru;

2. Berkesinambungan dengan target; 

3. Secara obyektif/apa adanya; .

4. Berdasarkan persyaratan dan kompetensi; 

5. Tidak ada suap; dan 

6. Tidak ada pungutan liar.


M. Komite Sekolah

Komite Sekolah berperan dalam kemajuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di setiap SMKN, SMAN dan SLBN dengan:

  1. Kemitraan positif dengan Manajemen SMKN, SMAN dan SLBN; 
  2. Komunikasi positif dengan seluruh komponen sekolah; 
  3. Tertib, disiplin dan dinamis sesuai masa bakti; 
  4. Memberikan kesempatan yang luas kepada pihak yang peduli dan terpanggil untuk kemajuan sekolah secara positif; dan 
  5. Obyektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan.


N. Pemetaan Pelaksana 

Pemetaan pelaksana maksudnya adalah penugasan pejabat administrasi tingkat pelaksana pada jajaran Dinas Pendidikan, Cabang Dinas,  SMKN, SMAN dan SLBN dalam rangka memajukan pelaksanaan tugas-tugas administrasi. 
Pemetaan pejabat administrasi pelaksana dilakukan dengan:

  1. Penugasan PNS Pelaksana tenaga Non PNS sesuai formasi, jabatan dan kebutuhan nyata; 
  2. Mengoptimalkan PNS yang ada pada jajaran Dinas Pendidikan; 
  3. Menerima mutasi PNS dari Perangkat Daerah lain untuk mengisi kebutuhan nyata; 
  4. Pendayagunaan Tenaga Non PNS sesuai formasi dan berdasarkan kriteria/syarat kompetensi yang mumpuni; dan
  5. Pendayagunaan Tenaga Non PNS harus terkoordinasi dengan baik antara Sekolah, Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan.


O. Peningkatan Alokasi APBD 

Peningkatan alokasi APBD untuk kemajuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dilakukan: 

  1. Sesuai kemampuan keuangan provinsi; 
  2. Untuk mengurangi beban keuangan orang tua peserta didik; 
  3. Bagian dari usaha upaya peningkatan tanggung jawab dan komitmen provinsi terhadap kemajuan pendidikan menengah; 
  4. Bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengurangan beban keuangan orang tua peserta didik dalam membayar Sumbangan Pendanaan Pendidikan setiap bulan; dan
  5. Diikuti dengan peningkatan kualitas, akurasi,  pembinaan, kepatuhan, disiplin, kepastian dan  pengawasan pengelolaan keuangan sekolah, Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan serta peningkatan pemberian sanksi terhadap setiap penyimpangan dan pelanggaran.


P. Peningkatan Kompetensi Pelaksana

Peningkatan kompetensi pelaksana dilakukan untuk mendukung kualitas tugas administrasi sekolah, Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan dalam rangka percepatan pemajuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus Provinsi Sumatera Utara bermartabat. Peningkatan kompetensi pelaksana dilakukan:

  1. Untuk operasional komputer; 
  2. Untuk menyusun konsep kebijakan dan surat-menyurat; 
  3. Percepatan, akurasi dan kepastian tugas administrasi; 
  4. Dilakukan secara mandiri oleh setiap pelaksana atau difasilitasi Dinas Pendidikan; dan 
  5. Pembinaan atasan langsung masing-masing.


Q. Kecepatan, Akurasi, Tertib dan Kepastian Administrasi

Kemajuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus Provinsi Sumatera Utara harus didukung kecepatan, akurasi, tertib dan kepastian administrasi. Kecepatan, akurasi, tertib dan kepastian adminitrasi dilakukan: 

  1. Pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab seluruh jajaran Dinas Pendidikan; 
  2. Tidak ada suap;
  3. Tidak ada pungutan liar; 
  4. Meminimalkan pertemuan langsung antara yang melayani dengan yang dilayani; 
  5. Mendayagunakan Sistem Teknologi Informasi; dan
  6. Memulai pelayanan terpadu satu pintu di internal Dinas Pendidikan.

R. Tertib, Disiplin dan Kepastian Masa Jabatan Kepala Sekolah

Jabatan Kepala Sekolah merupakan tugas tambahan yang dipercayakan kepada seorang guru untuk memimpin sekolah.  Sesuai hakekat pendidikan yang memajukan, obyektif, jujur, iklas, bermartabat, terhormat dan mulia, maka tertib, disiplin dan kepastian masa jabatan Kepala Sekolah harus diimplementasikan sebagai bagian pemberian contoh, teladan dan pendidikan publik di bidang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertib, disiplin dan kepastian masa jabatan Kepala Sekolah dilaksanakan: 
1. Sebagai bagian dari keteladanan, obyektivitas dan pendidikan publik; 
2. Secara taat hukum; 
3. Berdasarkan evaluasi obyektif; 
4. Dalam rangka kemajuan pendidikan; 
5. Sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme guru; 
6. Sebagian dari pengembangan  manajemen terhormat; dan 
7. Untuk meningkatkan profesionalisme manajemen sekolah.